Oleh : Fahreza Bahri, S. Pd
Fakta di depan mata sudah terlalu jelas: DPR RI menikmati tunjangan puluhan juta rupiah per bulan, fasilitas mewah, dan segala bentuk privilege yang tak masuk akal. Di saat rakyat masih berjuang keras membeli beras dan menanggung biaya hidup yang kian mencekik, wakil rakyat justru berpesta di atas penderitaan. Inilah potret nyata lembaga yang kian jauh dari denyut nadi rakyat.
Lebih menyakitkan lagi, seorang wakil rakyat dengan enteng menyebut rakyat “tolol”. Pernyataan ini bukan sekadar kelalaian lidah, melainkan penghinaan terang-terangan kepada bangsa. Bagaimana mungkin mereka yang digaji dengan uang rakyat, yang dipilih oleh rakyat, berani merendahkan rakyat dengan kata-kata kotor? Inilah bukti hilangnya moralitas wakil rakyat!
Masalah ini bukan hanya soal uang, tetapi soal kehormatan bangsa yang diinjak-injak oleh arogansi DPR. Mereka sudah gagal menjaga amanah, gagal menjaga etika, dan gagal menunjukkan kepemimpinan moral.
Solusi tidak lagi cukup dengan teguran atau wacana kosmetik. Jika DPR terus arogan, maka pembubaran adalah jalan terakhir. Demokrasi harus diselamatkan dengan merombak total sistem perwakilan rakyat. Batasi tunjangan, buka mekanisme recall langsung oleh rakyat, dan bentuk lembaga legislatif baru yang sederhana, bersih, serta transparan.
Faktor pendukung ada di depan mata: gelombang aksi rakyat yang semakin besar, mahasiswa yang tak pernah lelah bersuara, akademisi dan tokoh bangsa yang siap mendukung, serta momentum politik yang penuh ketidakpercayaan publik. Semua ini adalah bahan bakar perubahan.
Rakyat tidak tolol. Rakyat hanya terlalu lama bersabar. Dan ketika kesabaran habis, suara rakyat akan menjadi gelombang yang tidak bisa dibendung.